KARAWANG-Fenomena cuaca ekstrem akibat El Nino kembali menjadi perhatian berbagai pihak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh terhadap suhu udara dan kekeringan, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga stabilitas ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., mengingatkan pentingnya langkah mitigasi sejak dini agar masyarakat tidak terlalu terdampak oleh perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan menghadapi cuaca ekstrem El Nino. Penurunan curah hujan dalam waktu panjang dapat menyebabkan berkurangnya debit air irigasi, meningkatnya risiko gagal panen, serta menurunnya produktivitas pertanian dan peternakan.
“Ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang akibat El Nino, para petani akan menghadapi tantangan serius, mulai dari kekurangan air, penurunan kualitas tanah, hingga ancaman serangan hama tertentu yang berkembang saat cuaca panas,” ujar Budiwanto saat sambutan pada agenda Sekolah Tani Ternak Dan Nelayan (STTN) beberapa waktu yang lalu di Majalengka, Jawa Barat.
Legislator dari dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini menilai masyarakat perlu mulai melakukan berbagai langkah adaptasi sederhana namun efektif, seperti penghematan penggunaan air, optimalisasi embung dan penampungan air hujan, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, serta pengaturan pola tanam yang menyesuaikan kondisi iklim.
Selain itu, H. Budiwanto yang pernah menjabat Ketua DPD PKS Karawang juga mendorong penguatan edukasi kepada petani terkait pertanian adaptif iklim. Menurutnya, penggunaan pupuk organik, perbaikan struktur tanah, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem.
“Tanah yang sehat dan memiliki kandungan bahan organik baik akan lebih mampu menyimpan air. Ini penting untuk menjaga kelembaban lahan saat kemarau panjang,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan hadir dengan kebijakan antisipatif yang lebih terukur. Beberapa langkah yang dianggap penting antara lain percepatan perbaikan jaringan irigasi, bantuan pompanisasi, penyediaan cadangan benih tahan kekeringan, hingga penguatan sistem informasi cuaca bagi petani.
Komisi II DPRD Jawa Barat, lanjutnya, juga mendorong adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, penyuluh pertanian, dan masyarakat agar penanganan dampak El Nino tidak dilakukan secara parsial.
Ia menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan tantangan nyata yang sudah dirasakan masyarakat saat ini. Karena itu, kesiapan daerah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan air menjadi sangat penting.
“Mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kesadaran bersama agar masyarakat lebih siap menghadapi cuaca ekstrem. Jika langkah antisipasi dilakukan sejak awal, maka dampak sosial maupun ekonomi bisa ditekan,” pungkasnya. (red).
