KARAWANG — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh program ketahanan serta swasembada pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan VII BPK RI, Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., saat menghadiri agenda Panen Raya Bersama Direktur Utama Perum BULOG dan Pimpinan VII BPK RI di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, Kamis (11/6/2026).
Dalam sambutannya, Slamet Edy Purnomo memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah reformasi total yang berjalan di tubuh Perum BULOG di bawah kepemimpinan Direktur Utama Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.
BPK menilai BULOG menunjukkan performa impresif dalam pengelolaan keuangan negara dan realisasi target serapan.
“Kami sangat puas dengan pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh BULOG, mampu merealisasikan target-target jauh di atas harapan. Ini baru semester pertama, capaian tadi sudah tembus 70 persen. Itu satu prestasi yang luar biasa menurut saya,” ujar Slamet Edy di hadapan para petani dan pejabat daerah yang hadir.
Slamet Edy menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional.
Menurutnya, ketimpangan atau krisis pangan sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu instabilitas dan disintegrasi bangsa.
Oleh karena itu, BPK RI memposisikan diri sebagai lembaga independen yang tidak hanya memeriksa, tetapi juga hadir memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurai sumbatan regulasi yang dihadapi operator pangan seperti BULOG.
Ia juga menyoroti tantangan besar BULOG yang saat ini dibebani tanggung jawab menjaga stabilitas harga nasional, padahal pangsa pasarnya (market share) baru berada di kisaran 10% dari total beras yang beredar di Indonesia.
“Menjaga stabilitas dengan market share 10 persen itu tidak gampang. Ke depan, kami ingin mengusulkan agar BULOG diberikan kewenangan penuh, baik sebagai regulator maupun operator, agar stabilitas harga bisa terjaga lebih optimal,” tambahnya.
Di tingkat hulu, BPK RI memuji langkah strategis BULOG yang mulai menerapkan sistem penyerapan langsung (direct access) dari petani.
Langkah ini dinilai efektif memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini dikuasai oleh spekulon atau rentenir (ijon), sehingga margin keuntungan kini sepenuhnya mengalir ke kantong petani.
Namun, Slamet Edy juga mengingatkan adanya tantangan nyata berupa penyusutan ruang kelola lahan akibat pembagian waris dan ekspansi industri di koridor Jawa, termasuk Karawang.
Menghadapi hal ini, BPK mendorong BULOG dan pemerintah daerah untuk berfokus pada peningkatan produktivitas melalui riset dan teknologi (Research and Development).
“Zaman nenek moyang kita dulu, satu hektar itu bisa menghasilkan sampai 12 ton. Ke depan, kita harus tingkatkan produktivitasnya lewat riset. Kalau produktivitasnya tinggi, petani kita akan makmur,” jelasnya.
Melalui penguatan ekosistem pertanian ini, BPK berharap profesi petani kembali menjadi sektor strategis yang membanggakan bagi generasi muda, sekaligus mempertahankan status Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi nasional yang konsisten menyuplai kebutuhan pangan Indonesia.
