KARAWANG-Dalam sebuah forum diskusi bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan daerah, Ketua Umum Nasional Human Resource Institute (NHRI) Arif Dianto menyampaikan pandangannya terkait masa depan PT Petrogas Persada Karawang pasca kasus hukum yang terjadi.
Menurutnya, krisis yang menimpa sebuah BUMD harus dibaca sebagai momentum perubahan, bukan sekadar musibah kelembagaan.
“Setiap krisis selalu membawa dua pilihan, stagnasi atau transformasi. Jika kita ingin Petrogas bangkit, maka jawabannya adalah transformasi total berbasis sistem,” ujar Arif, Pada Minggu (22/2/2026) di Karawang. Dikutip Delik.co.id
Sebagai praktisi SDM dan bagian dari ekosistem dunia usaha Karawang, Arif menegaskan bahwa pembenahan harus dimulai dari hulu, yakni struktur dan tata kelola. Ia mengusulkan penguatan komposisi Direksi dengan menghadirkan bidang khusus SDM dan Umum sebagai pilar reformasi internal.
“Reformasi tidak cukup hanya mengganti figur. Kita harus memperbaiki arsitektur organisasinya. Direksi Bidang SDM akan memastikan merit system berjalan konsisten, tidak ada lagi kompromi terhadap kompetensi dan integritas. Sementara Direksi Bidang Umum bertugas memastikan sistem administrasi, pengadaan, dan manajemen aset berbasis digital serta transparan,” tegasnya.
Arif yang kini masih aktif di kepengurusan KADIN Karawang sebagai Wakil Ketua Bidang Pembangunan SDM dan Vokasi KADIN Karawang juga menekankan bahwa BUMD saat ini tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan konvensional. Standar tata kelola harus setara dengan korporasi modern memiliki KPI terukur, kontrak kinerja yang jelas, audit internal yang independen, serta sistem whistleblowing yang efektif.
“Petrogas adalah aset strategis daerah. Jika dikelola secara profesional, ia bukan hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Namun syaratnya satu yakni integritas harus menjadi fondasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Arif melihat penguatan struktur direksi sebagai bagian dari desain besar reformasi BUMD di Karawang. Ia mendorong agar pembenahan ini menjadi contoh bahwa pemerintah daerah dan dunia usaha mampu berkolaborasi menciptakan tata kelola yang bersih dan modern.
“Kita ingin Karawang dikenal bukan hanya sebagai kawasan industri, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki BUMD dengan tata kelola terbaik. Momentum ini jangan disia-siakan. Justru di saat seperti inilah keberanian kepemimpinan diuji,” tutupnya.***
