KARAWANG – Suasana di teras Masjid Nurul Iman, Perumahan Palumbon Tessa, mendadak hangat pada Senin malam (09/02/2026).
Puluhan warga berkumpul untuk menumpahkan tumpukan persoalan hidup kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, dalam agenda Reses Masa Sidang Tahun 2026.
Pertemuan tersebut menjadi panggung bagi warga untuk menyampaikan keluh kesah, mulai dari birokrasi kesehatan yang dianggap “berbelit” hingga infrastruktur perumahan yang dibiarkan mangkrak oleh pengembang selama hampir sewindu.
Isu kesehatan menjadi sorotan utama. Fauzi, seorang operator SIK-NG, memaparkan data mengkhawatirkan mengenai 903 warga Desa Tegal Sawah yang terjebak dalam rumitnya aturan “Desil” Kementerian Sosial untuk aktivasi PBI-JK.
Di tingkat lokal, layanan Universal Health Coverage (UHC) pun tak luput dari kritik karena lambannya koordinasi antara Puskesmas dan Rumah Sakit.
“Ini masalah nyawa. Kalau untuk urusan emergency harus menunggu tiga hari karena birokrasi, masyarakat kecil yang paling dirugikan,” cetus salah seorang warga dengan nada getir.
Menanggapi hal itu, H. Endang Sodikin menegaskan akan mendorong penyederhanaan akses program kesehatan agar dapat aktif hanya dalam hitungan jam untuk kasus darurat.
“Jangan sampai ada warga yang tak tertangani karena urusan kertas. Jika darurat, fotokan pasiennya, kirim ke saya, kita akan akselerasi agar aktif 1×24 jam,” tegas pria yang akrab disapa HES ini.
Di sektor infrastruktur, jeritan hati datang dari Yanti, warga Taman Manunggal. Ia mengungkapkan kondisi jalan perumahan yang rusak parah selama 8 tahun tanpa tanggung jawab pihak pengembang (developer).
Janji manis perbaikan jalan dan pengelolaan sampah yang tak kunjung nyata membuat warga merasa dianaktirikan.
Sementara itu, warga Palumbon Tessa mengeluhkan gelapnya Jalan Pertamina yang rawan kriminalitas.
Demi melindungi pekerja perempuan yang pulang dini hari (shift malam), warga bahkan terpaksa swadaya membeli lampu jalan sendiri. Selain itu, normalisasi Saluran Cilamaran turut didesak guna memutus rantai banjir tahunan.
H. Endang Sodikin memastikan seluruh masukan tersebut telah dicatat sebagai prioritas parlemen.
Selain memperjuangkan layanan kesehatan cepat, ia berjanji akan melakukan peninjauan tegas terhadap kewajiban fasos/fasum pengembang perumahan yang nakal.
“Kami pastikan usulan pengadaan PJU di Jalan Pertamina dan normalisasi saluran air masuk ke dalam skema prioritas pembangunan daerah tahun mendatang. Reses ini bukan sekadar seremonial, tapi potret nyata yang harus kami perjuangkan melalui kebijakan dan penganggaran,” tutupnya.
Pertemuan diakhiri dengan semangat “Salam Guyub”, membawa secercah harapan bagi warga yang telah lama menanti perubahan nyata di lingkungan mereka.***
