Karawang – Dewan Pimpinan Daerah Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Kabupaten Karawang menyoroti keras adanya temuan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis oli bekas di sebuah gudang yang diduga milik CV Asido di wilayah Kabupaten Karawang.
Kami menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Karawang tidak tegas dan terkesan lepas tanggung jawab dalam menangani persoalan lingkungan yang jelas melanggar hukum ini.
“Jangan jadi banci. Kalau memang tidak berani menegakkan aturan, jangan jadi pejabat. Ini soal keselamatan lingkungan dan masyarakat Karawang,” tegas Ketua DPD SHI Kabupaten Karawang dalam keterangannya, Senin (10/11/26).
Menurut SHI, penanganan limbah B3 tidak bisa main-main. Ada aturan jelas di UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap pengumpulan, penyimpanan limbah B3 jenis oli bekas wajib memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Fakta di lapangan, gudang tersebut diduga kuat tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3 dan izin gudang itu sendiri patut dipertanyakan.
Seharusnya, kata SHI, sikap tegas harus ditunjukkan sejak awal:
1. Saat sidak, langsung Police Line. Jika ditemukan pelanggaran kasat mata penyimpanan limbah B3 tanpa izin, OPD teknis bersama Satpol PP harus langsung melakukan penyegelan / Police Line di lokasi, bukan hanya mendata dan pergi.
2. Jangan lempar tanggung jawab. Jika kewenangan penindakan dan penegakan hukum (Gakkum) memang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat atau Kementerian Lingkungan Hidup, maka tugas OPD Kabupaten adalah meneruskan laporan, mengawal, dan menyerahkan berkas secara resmi, bukan didiamkan seolah-olah bukan urusan kami.
“Jangan beralasan kewenangan ada di provinsi. Justru kalau kewenangan di provinsi, tugas kalian di kabupaten adalah melaporkannya secara resmi dan mengawal sampai tuntas. Bukan lepas tangan. Kalau dibiarkan, Karawang akan jadi tempat pembuangan limbah B3 ilegal,” lanjutnya.
SHI Karawang mendesak:
1. DLH Karawang dan Satpol PP Karawang segera melakukan sidak ulang dan melakukan Police Line terhadap gudang yang diduga milik CV Asido tersebut.
2. Memanggil dan memeriksa penanggung jawab CV Asido.
3. Secara resmi melimpahkan kasus dugaan tindak pidana lingkungan ini ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar dan Direktorat Penegakan Hukum KLHK untuk proses hukum lebih lanjut.
SHI akan terus mengawal kasus ini sampai ada tindakan tegas. Jika tidak ada tindakan, SHI akan melakukan aksi dan melaporkan langsung ke KLHK di Jakarta.(rls).
