KARAWANG – Melengkapi dukungan dari fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra, Ketua Komisi IV DPRD Karawang dari Fraksi NasDem, Asep Junaedi, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi mahasiswa secara teknis di parlemen.
Di hadapan massa aksi yang masih bertahan hingga malam hari, Asep menyatakan bahwa isu-isu yang dibawa mahasiswa adalah napas perjuangan Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Asep Junaedi mengapresiasi peran mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) yang dinilainya tetap konsisten menjadi agen perubahan melalui tuntutan-tuntutan yang objektif.
Sebagai ketua komisi yang bersentuhan langsung dengan isu sosial, Asep menegaskan bahwa tanpa adanya desakan demo pun, pihaknya terus berupaya memperjuangkan hak-hak dasar warga Karawang.
“Agenda yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini insyaallah akan segera ditindaklanjuti. Di Komisi IV, kami selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat, baik itu sektor kesehatan, ketenagakerjaan, maupun pendidikan. Kita berjuang bersama-sama,” ujar Asep Junaedi.
Dihadapan para aktivis, Asep juga memberikan edukasi mengenai fungsi lembaga legislatif. Ia menekankan bahwa meski DPRD mendukung penuh, eksekusi kebijakan berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Tuntutannya sangat realistis. Namun perlu dipahami, DPRD ini bukan lembaga eksekutor. Kami adalah lembaga yang mengeluarkan rekomendasi. Apa yang disampaikan mahasiswa akan kami teruskan ke pimpinan DPRD untuk kemudian disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Asep mengajak mahasiswa untuk memahami bahwa perjuangan ini memerlukan sinergi yang kuat antara suara jalanan dan kebijakan formal. Ia menjanjikan bahwa rekomendasi yang lahir dari “7 Tuntutan Tegas” tersebut akan dikawal ketat agar sampai ke meja bupati.
“Perlu kita perjuangkan bersama sebagai wakil rakyat. Fokus kita satu, yaitu kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Karawang,” pungkas politisi NasDem tersebut.
Dengan hadirnya tiga tokoh sentral dari Komisi IV dan Gus Iqbal, Dede Anwar, dan Asep Junaedi, mahasiswa mendapatkan jaminan kuat bahwa tuntutan mereka akan diproses secara formal melalui mekanisme kelembagaan di DPRD Kabupaten Karawang.***
