BANDUNG, Editorial.co.id– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., MM, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah pola belanja dan rutinitas kerja agar lebih berdampak nyata bagi masyarakat, di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.
Budiwanto mengungkapkan, kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat saat ini tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini terbagi lebih besar ke pemerintah kabupaten dan kota, serta adanya penyesuaian dan penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Rutinitas belanja harus diubah menjadi belanja yang benar-benar berdampak,” ujar Budiwanto.
Menurutnya, APBD tidak cukup hanya dikejar dari sisi serapan, melainkan harus menjadi instrumen pengungkit ekonomi masyarakat, terutama di saat kondisi perekonomian masih melemah.
Budiwanto menekankan pentingnya kreativitas dan kolaborasi lintas OPD, serta orientasi pada hasil melalui pendekatan low cost high impact. Artinya, program tidak harus mahal, tetapi mampu memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Budiwanto saat memberikan arahan di hadapan OPD satu rumpun, yang meliputi Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Ia menilai, sektor-sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan pangan Jawa Barat, sehingga membutuhkan sinergi yang kuat, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Dengan anggaran yang terbatas, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berinovasi, berkolaborasi, dan fokus pada program produktif. Dampaknya harus terasa langsung oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat,” tegasnya.
Budiwanto berharap, melalui perubahan cara pandang dan pola kerja tersebut, pemerintah provinsi tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski berada dalam tekanan fiskal.***
