Karawang, Editorial.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan verifikasi data besar-besaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan fokus pada penyelesaian masalah tunggakan iuran dan penertiban data.
Putih Sari menyoroti kondisi peserta mandiri yang menunggak iuran dan mengingatkan bahwa tunggakan tersebut tercatat sebagai utang dalam sistem. Namun, ia memberi harapan bahwa sedang diupayakan adanya pemutihan tunggakan.
“Hari ini sedang diupayakan untuk perbaikan data, termasuk yang menunggak tadi, untuk dilakukan pemutihan terhadap tunggakannya,” ungkapnya pada Kamis(4/11/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bagi peserta mandiri yang terbukti tidak lagi mampu secara ekonomi, akan diupayakan pengalihan status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah, dengan syarat melengkapi administrasi ketidakmampuan.
Drg. Putih Sari juga memaparkan kebijakan Satu Data yang bertujuan menyatukan seluruh data penerima bantuan sosial, termasuk PBI-JKN, agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Ia juga memberi peringatan tegas bahwa pihak-pihak yang terindikasi terlibat praktik ilegal, seperti judi online, akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
