Karawang – DPRD Karawang mengkritik kinerja Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang dianggap melehoy dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa.
Sekretaris Komisi I DPRD Karawang, Khoerudin, menyatakan bahwa Inspektorat dan DPMD hanya melakukan sampling pada 80 desa dari 297 desa di Karawang.
Hal ini menyebabkan banyak desa yang tidak dimonitoring dan dievaluasi.
“Kami ingin memastikan bahwa penggunaan dana desa tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Khoerudin pada Rabu (26/2/2025).
Khoerudin juga menyoroti bahwa DPMD sebagai OPD yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
Ia khawatirkan bahwa ada oknum kepala desa yang hanya melaporkan penggunaan dana desa secara administratif, tanpa ada pengawasan yang maksimal dan optimal.
DPRD Karawang meminta Inspektorat dan DPMD untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan tidak hanya bicara tentang kendala anggaran. Jika tidak, maka keberadaan Inspektorat dan DPMD dianggap tidak perlu lagi.
“Kami tidak ingin melihat ada penyelewengan dana desa yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta Inspektorat dan DPMD untuk lebih serius dalam mengawasi penggunaan dana desa,” tegas Khoerudin.
DPRD Karawang juga akan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap penggunaan dana desa di Karawang.
“Kami akan melakukan pengawasan secara menyeluruh dan transparan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Untuk mencapai keseimbangan berita, media Editorial.co.id akan melanjutkan liputan dengan menelusuri tanggapan dan klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Karawang terkait kritik DPRD Karawang.
