KARAWANG, Editorial.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan fasilitas kesehatan (faskes) yang memberikan pelayanan diskriminatif terhadap pasien BPJS Kesehatan.
Pesan tersebut disampaikan Putih Sari dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Sabtu (21/11/2026).
Putih Sari mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.
Menurutnya, laporan masyarakat terkait perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap pasien BPJS Kesehatan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan.
“Kalau memang ada fasilitas kesehatan yang melakukan diskriminasi terhadap pasien BPJS Kesehatan, atau memberikan perlakuan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan standar pelayanan, masyarakat harus berani melaporkannya,” ujar Putih Sari.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerja sama dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
Dengan adanya laporan tersebut, BPJS Kesehatan diharapkan dapat menindaklanjuti dan memberikan teguran kepada fasilitas kesehatan apabila ditemukan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.
“Ini menjadi bagian dari sistem evaluasi BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama harus memastikan peserta mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” katanya.
Putih Sari menambahkan, Komisi IX DPR RI terus mendorong berbagai upaya pengawasan dan inovasi agar pelaksanaan program JKN berjalan optimal.
Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk tetap hadir dalam mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk kemungkinan terjadinya defisit dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN serta ikut mengawasi kualitas pelayanan kesehatan.
“Pengawasan harus dilakukan bersama. Masyarakat punya peran menyampaikan laporan, BPJS Kesehatan melakukan evaluasi, dan pemerintah harus tetap hadir memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.( Red)












