KARAWANG – Persoalan proyek pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jatimulya I Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, yang dikerjakan CV Hikmah Saluyu Putra kian menjadi perhatian.
Tak hanya menyangkut dugaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tunggakan upah pekerja, kini dugaan keterkaitan perusahaan tersebut dengan salah satu anggota DPRD Karawang turut menjadi sorotan.
CV Hikmah Saluyu Putra, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan tercatat beralamat di Jalan Ciliwung No. 69, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, mulai memantik sorotan publik.
Perusahaan tersebut diketahui tercatat mengerjakan sejumlah pekerjaan pengadaan dan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Beberapa di antaranya meliputi proyek pemagaran TPU Jatimulya I melalui program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) serta proyek peningkatan Jalan Lingkar Malaka di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya.
Selain itu, CV Hikmah Saluyu Putra juga disebut pernah tercatat sebagai pemenang sejumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik (LPSE).
Aktivitas perusahaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai profil kepemilikan dan pihak yang berada di balik badan usaha tersebut. Pasalnya, beredar dugaan bahwa CV Hikmah Saluyu Putra memiliki keterkaitan dengan salah seorang anggota DPRD, berinisal DA.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan kepemilikan perusahaan tersebut, DA memberikan jawaban singkat.
“Wass bukan pak,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, seorang warga yang berada di lingkungan sekitar alamat perusahaan memberikan keterangan mengenai lokasi tersebut.
“Kalau alamat itu rumah Pak Dewan kalau tidak salah, juga ketua parpol di Karawang. Karyawannya juga banyak,” ucapnya
Pernyataan warga tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan status alamat perusahaan maupun hubungan antara badan usaha dengan pihak yang disebutkan.
Di sisi lain, sejumlah pekerjaan yang dikaitkan dengan CV Hikmah Saluyu Putra juga menarik perhatian, terutama menyangkut transparansi pelaksanaan proyek, nilai kontrak, ketepatan waktu pengerjaan, serta pemenuhan hak para pekerja.
Namun, seluruh informasi mengenai dugaan kepemilikan maupun persoalan pelaksanaan proyek tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai struktur kepemilikan CV Hikmah Saluyu Putra, termasuk klarifikasi resmi dari pihak perusahaan terkait sejumlah proyek yang dikerjakannya. (gun/red).












