KARAWANG-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta, H. Budiwanto, S.Si, M.M., mendukung langkah kolaboratif pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko kekeringan yang mulai berdampak terhadap lahan pertanian di Kabupaten Karawang.
Upaya tersebut dilakukan menyusul berkurangnya debit air irigasi yang menyebabkan kurang lebih 1.000 hektare sawah di Kecamatan Pakisjaya terdampak kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen.
Kondisi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR dan Perum Jasa Tirta II.
Dalam penanganannya, Pemerintah Kabupaten Karawang akan memperkuat pembagian peran hingga tingkat kecamatan dan desa dalam pengelolaan sampah, terutama yang berpotensi menghambat aliran air. Kolaborasi bersama BBWS dan PJT II juga diperkuat untuk pemeliharaan jaringan irigasi mulai dari saluran primer, sekunder hingga tersier.
Sementara itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal terkait menyiapkan 20 unit alat berat untuk membantu mempercepat pengerukan dan pembersihan saluran air. Pembenahan infrastruktur irigasi juga menjadi bagian dari sinergi dengan Kementerian PUPR agar distribusi air menuju lahan pertanian semakin optimal.
Pemkab Karawang juga berkomitmen mempertahankan hampir 87 ribu hektare lahan sawah teknis dari tekanan alih fungsi lahan. Karawang menargetkan produktivitas pertanian tetap optimal dengan produksi sekitar 1,45 juta ton gabah kering panen per tahun.
Menanggapi langkah tersebut, H. Budiwanto menilai penanganan kekeringan memang membutuhkan kerja bersama dan tidak cukup hanya dilakukan ketika kondisi sudah masuk tahap darurat.
“Saya menyambut baik langkah cepat dan kolaborasi yang dilakukan dalam mengantisipasi kekeringan ini. Karawang merupakan salah satu lumbung pangan yang sangat penting, sehingga ketersediaan air dan keberlangsungan produksi pertanian harus benar-benar kita jaga bersama,” ujar mantan Ketua DPD PKS Karawang tersebut.
Menurutnya, kondisi iklim yang semakin dinamis harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola air pertanian dari hulu hingga hilir. Infrastruktur irigasi, kebersihan saluran, pompanisasi serta sarana pendukung pertanian harus dipastikan berfungsi ketika petani membutuhkannya.
“Mitigasi harus menjadi budaya dalam pengelolaan pertanian kita. Jangan menunggu sawah kekeringan baru bergerak. Kita perlu memastikan sumber air, saluran irigasi dan sarana pendukungnya siap sebelum musim tanam, sehingga petani memiliki kepastian air dan produksi pangan tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia juga menilai persoalan sampah di saluran irigasi perlu mendapat perhatian serius karena selain berkaitan dengan lingkungan, kondisi tersebut dapat mengganggu kelancaran distribusi air ke lahan pertanian.
“Air adalah salah satu kunci kehidupan pertanian. Ketika air tersedia dan tata kelolanya baik, petani lebih tenang menanam, produktivitas bisa dipertahankan dan ketahanan pangan semakin kuat. Karena itu saya berharap kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga masyarakat terus diperkuat,” katanya.
Ia berharap langkah mitigasi kekeringan tersebut tidak hanya menjadi penanganan jangka pendek, tetapi sekaligus menjadi momentum memperkuat infrastruktur dan tata kelola sumber daya air untuk menghadapi perubahan iklim di masa mendatang.
“Menjaga Karawang sebagai lumbung pangan berarti menjaga lahannya, menjaga airnya dan tentu menjaga petaninya. Insyaallah dengan kolaborasi yang kuat, ancaman kekeringan dapat kita tekan dan keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga,” pungkasnya. (red).
